DASAR HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian yang sah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaannya dijamin oleh konstitusi, diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penghayat Kepercayaan bukanlah kelompok di luar hukum, melainkan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan seluruh warga negara Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan hukum tertinggi bagi Penghayat Kepercayaan terdapat dalam UUD 1945.

Pasal 28E ayat (1) menyatakan:

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Pasal 28E ayat (2) menyatakan:

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Ketentuan ini secara tegas membedakan antara agama dan kepercayaan, sekaligus menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nurani.

Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Frasa "agamanya dan kepercayaannya" menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan kepada pemeluk agama maupun Penghayat Kepercayaan.

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978

Ketetapan ini menegaskan bahwa

"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur spiritual bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembinaannya berada dalam lingkup kebudayaan."

Pemahaman ini kemudian menjadi dasar pembentukan berbagai lembaga pembinaan kepercayaan di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan:

"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dengan demikian, kebebasan menganut kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan tonggak penting bagi Penghayat Kepercayaan.

Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak mengakomodasi Penghayat Kepercayaan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan ini menegaskan bahwa "negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan keyakinannya".

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Perubahannya.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pelaksanaan administrasi kependudukan memberikan pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan dalam dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini menjadi dasar hukum pelayanan administrasi bagi para Penghayat Kepercayaan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

8. Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 yang menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini diumumkan dan diserahkan secara resmi pada 6 Juli 2026

Kedudukan Penghayat Kepercayaan.

Berdasarkan seluruh dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghayat Kepercayaan merupakan warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

2. Kebebasan meyakini kepercayaan dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak konstitusional.

3. Negara berkewajiban melindungi Penghayat Kepercayaan dari diskriminasi.

4. Penghayat Kepercayaan berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keberadaan organisasi Penghayat Kepercayaan merupakan bagian yang sah dalam kehidupan berbangsa berdasarkan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penutup

Keberadaan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hingga berbagai peraturan pelaksana di bidang administrasi kependudukan dan kebudayaan. Dengan demikian, Penghayat Kepercayaan merupakan bagian yang sah dari keberagaman bangsa Indonesia dan berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.